Tulungagung – Penyertaan modal BUMDes  Ketanon Tahun Anggaran 2025 untuk program penggemukan sapi masih menyisakan sejumlah pertanyaan yang memerlukan penjelasan lebih rinci.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tulungagung sebelumnya telah menyampaikan klarifikasi tertulis bahwa dari total anggaran sekitar Rp247 juta, sebesar Rp130 juta telah dicairkan dan digunakan untuk pembelian empat ekor sapi. Sementara sisa dana disebutkan akan dikembalikan ke rekening BUMDes.

Secara regulasi, penyertaan modal BUMDes merupakan kebijakan yang sah dan bagian dari strategi penguatan ekonomi desa. Namun dalam praktiknya, tata kelola dana publik menuntut lebih dari sekadar legalitas administratif.

Baca Lainnya :

• *Bungkam Soal Reorganisasi BUMDes dan Rangkap Jabatan, Pemerintahan Desa Bangoan Disorot*0
• Rayakan HUT ke-32, BPR Tulungagung Gelar Fun Run 5K: Bupati Gatut Sunu Dorong Penguatan UMKM0
• Klarifikasi PUPR Tulungagung Soal Video Aspal Sawo–Gambiran: Struktur Utama Tetap Kokoh0
• Sinergi dengan UGM, Bupati Gatut Sunu Buka Diklat Perencanaan Dasar untuk Perkuat SDM Tulungagung0
• Perkuat Keamanan Wilayah, Bupati Tulungagung Tinjau Lokasi Pembangunan Polsek Sumbergempol0

Hingga kini, publik belum memperoleh rincian penggunaan Rp130 juta tersebut, termasuk harga masing-masing ekor sapi, total nilai transaksi riil, serta jumlah pasti sisa dana yang belum digunakan. Padahal, keterbukaan informasi semacam itu penting untuk memastikan kewajaran harga dan efektivitas perencanaan usaha.

Selain itu, adanya perbedaan informasi terkait jumlah sapi di lapangan sebelum pertengahan Februari dengan keterangan resmi yang menyebut empat ekor telah dibeli menimbulkan kebutuhan akan penjelasan kronologis yang utuh. Penjelasan ini penting agar tidak terjadi kesalahpahaman maupun spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat.

Cristian, salah satu anggota Insight Hunter (Kumpulan LSM & Media), menilai bahwa persoalan ini harus dilihat dalam kerangka tata kelola.

“Yang dibutuhkan sekarang adalah keterbukaan data. Kalau memang sudah dibelanjakan empat ekor, jelaskan tanggal pembelian, harga per ekor, dan sisa dananya. Dengan begitu, polemik bisa selesai secara objektif,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa kontrol sosial merupakan bagian dari mekanisme demokrasi di tingkat desa.

“Dana Desa adalah uang publik. Maka pertanggungjawabannya juga harus terbuka. Transparansi justru akan memperkuat posisi pemerintah desa dan dinas jika memang semuanya sesuai aturan,” tambahnya.

Dalam pengelolaan BUMDes, perencanaan, eksekusi, dan pengawasan merupakan satu kesatuan. Ketidaksesuaian antara rencana awal 13 ekor sapi dan realisasi empat ekor tentu membutuhkan evaluasi, setidaknya dari sisi perencanaan dan kesiapan mitra.

Masyarakat pada dasarnya tidak sedang mencari kesalahan, tetapi mengharapkan kejelasan. Keterbukaan berupa rincian belanja dan bukti administrasi akan menjadi jawaban paling efektif untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan Dana Desa.

Kini, klarifikasi lanjutan yang lebih detail menjadi penting agar seluruh proses berjalan transparan dan akuntabel, sekaligus memastikan bahwa program ketahanan pangan desa benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.