TULUNGAGUNG – Pemerintah Kabupaten Tulungagung bergerak cepat menjaga stabilitas birokrasi pasca-operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang menjerat Bupati nonaktif, Gatut Sunu Wibowo. Bersinergi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Pemprov Jatim, Pemkab menggelar rapat staf perdana di Ruang Pertemuan Utama, Selasa (14/4/2026).

​Rapat konsolidasi ini dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin, dengan menghadirkan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, serta perwakilan ASN di lingkup Pemkab Tulungagung.

Baca Lainnya :

• Pertahankan Reputasi Kelas Dunia, RSUD dr. Iskak Tulungagung Perkuat Kompetensi Etika dan Komunikasi0
• Bupati Gatut Sunu Hadiri Pelantikan Serentak Pengurus PPDI Kecamatan se-Tulungagung0
• Perkuat Ketahanan Pangan, Bupati Tulungagung Ikuti Rakor Bencana Hidrometeorologi0
• Optimalkan Standar Pelayanan, SPPG Yayasan Cesmid Tulungagung Lakukan Pembenahan Menyeluruh0
• Bupati Gatut Sunu Beri Harapan Baru untuk Rumah Ibu Tutik0

​Fokus pada Layanan Publik

​Dalam arahannya, Ahmad Baharudin menegaskan bahwa dinamika hukum yang terjadi tidak boleh melumpuhkan urusan publik. Ia menginstruksikan seluruh jajaran agar tetap tenang dan bekerja sesuai koridor hukum.

​"Seluruh ASN harus tetap fokus bekerja sesuai tupoksi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kita pastikan roda pemerintahan tetap berjalan optimal dan kondusif," tegas Baharudin.

​Ia menambahkan bahwa kehadiran Kemendagri dan Pemprov Jatim menjadi penguat bagi birokrasi Tulungagung untuk menyamakan arah kebijakan serta memperkuat soliditas internal di masa transisi ini.

​

​Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Ditjen Otoda Kemendagri, Efrimeiriza, menyatakan bahwa kehadirannya merupakan instruksi langsung dari Menteri Dalam Negeri untuk mengawal transisi pemerintahan di Tulungagung.

​Kemendagri menyoroti empat poin krusial yang harus dijalankan Pemkab Tulungagung:

​Stabilitas Pemerintahan: Menjamin tidak ada kekosongan kepemimpinan yang menghambat kebijakan.

​Maksimalisasi Layanan: Memastikan masyarakat tetap mendapatkan hak layanannya tanpa kendala.

​Langkah Preventif: Melakukan audit dan perbaikan sistem agar kasus serupa tidak terulang.

​Dorongan Moral: Memulihkan mentalitas ASN agar tetap berintegritas dalam bekerja.

​Efrimeiriza tidak menampik bahwa Tulungagung kini berada dalam pantauan serius pemerintah pusat. Hal ini menyusul catatan kelam daerah tersebut yang telah dua kali mengalami kasus hukum serupa pada pucuk pimpinannya.

​"Ini harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh. Kejadian ini adalah momentum untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan ke depan agar lebih transparan dan akuntabel," ujarnya.

​Pihak Pemkab Tulungagung berkomitmen penuh mengikuti seluruh arahan pusat dan provinsi sebagai langkah nyata memulihkan kepercayaan publik (public trust) serta menjaga ritme kerja pemerintahan tetap berada di jalur yang benar.