Tulungagung, MPU – Sebuah video berdurasi 1 menit 47 detik yang memperdengarkan percakapan antara seorang siswa dengan suara perempuan yang diduga merupakan staf atau guru di SMAN 1 Kauman Tulungagung menimbulkan polemik di masyarakat.

Dalam video yang kini viral di berbagai platform media sosial itu, terdengar pembicaraan mengenai sumbangan komite sekolah sebesar Rp100 ribu per bulan, yang memberi kesan seolah-olah bersifat wajib.

Merespons polemik tersebut, Kepala SMAN 1 Kauman, Agus Sugiarto, pada Sabtu (1/11/2025) menyampaikan klarifikasi resmi. Ia menegaskan bahwa sumbangan komite bersifat sukarela dan tidak ada paksaan terhadap wali murid untuk membayar.

Baca Lainnya :

“Sumbangan komite itu sifatnya sukarela, bukan kewajiban. Yang mau menyumbang silakan, yang tidak juga tidak apa-apa. Tidak ada konsekuensi apapun,” ujar Agus.

Namun, pernyataan tersebut justru menuai tanda tanya. Berdasarkan isi video yang beredar, terdengar suara perempuan menyatakan bahwa sumbangan merupakan hasil kesepakatan komite, dan jika keberatan, wali murid diminta datang langsung ke sekolah.

Ucapan ini menimbulkan persepsi adanya tekanan moral atau kewajiban terselubung, yang berbeda dengan penjelasan kepala sekolah.

Menanggapi perbedaan itu, LSM Independen Masyarakat Indonesia (IMI) menilai bahwa klarifikasi kepala sekolah tidak sepenuhnya menggambarkan realitas di lapangan.

“Potongan video tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara fakta dengan klarifikasi resmi sekolah. Ini bisa menimbulkan kesan adanya tekanan terhadap wali murid agar tetap memberikan sumbangan,” tegas Topan Kristiantoro, perwakilan IMI.

IMI juga mendorong Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk turun tangan dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut guna memastikan tidak ada pungutan terselubung di lembaga pendidikan negeri.

“Kami berharap ada evaluasi yang transparan agar praktik sumbangan benar-benar dijalankan sesuai aturan, yaitu murni sukarela tanpa paksaan,” tambahnya.

Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dan komunikasi terbuka antara pihak sekolah, komite, dan wali murid, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan negeri.