​SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur bergerak cepat menjaga stabilitas pemerintahan di Kabupaten Tulungagung pasca-peristiwa hukum yang menjerat bupati setempat. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa resmi mengeluarkan Surat Perintah Nomor 100.1.4.2/12240/011.2/2026 tertanggal 12 April 2026.

​Melalui mandat tersebut, Wakil Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin, S.M., diperintahkan untuk segera melaksanakan tugas dan wewenang Bupati Tulungagung guna menjamin keberlangsungan pelayanan publik.

​Penunjukan ini dilakukan sesuai dengan mekanisme perundang-undangan untuk mencegah kekosongan kekuasaan (vacuum of power). Dasar hukum yang digunakan dalam surat perintah tersebut meliputi:

• ​Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: Mengacu pada Pasal 65 ayat (3) dan (4) serta Pasal 66 ayat (1) huruf c, yang mengatur bahwa Wakil Kepala Daerah melaksanakan tugas kepala daerah apabila pejabat definitif sedang menjalani masa tahanan.
• ​Radiogram Menteri Dalam Negeri RI: Nomor 100.2.1.6/3559/SJ tanggal 12 April 2026.

​Dalam surat perintahnya, Gubernur Khofifah memberikan instruksi spesifik kepada Ahmad Baharudin untuk menjaga ritme pemerintahan daerah:

Baca Lainnya :

• Plt. Bupati Tulungagung Ajak IPSI Perkuat Komitmen \'Jogo Tulungagung\' di Muskablub 20260
• Plt Bupati Tulungagung Hadiri Pelantikan Pengurus IDI Cabang 2025-20280
• Plt. Bupati Ahmad Baharudin Kawal Kunjungan Menag di UIN SATU Tulungagung0
• Instruksi Plt Bupati Tulungagung: ASN Dilarang Lengah, Pelayanan Publik Harga Mati0
• Pertahankan Reputasi Kelas Dunia, RSUD dr. Iskak Tulungagung Perkuat Kompetensi Etika dan Komunikasi0

• ​Pelaksanaan Wewenang: Segera menjalankan tugas dan kewenangan Bupati sesuai koridor hukum yang berlaku.
• ​Pelaporan Berkala: Wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara rutin kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Timur.
• ​Masa Berlaku: Mandat ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yakni 12 April 2026, hingga adanya kebijakan pemerintah lebih lanjut.

​Langkah administratif ini bertujuan agar koordinasi antar-instansi daerah tetap normal dan program pembangunan tahun anggaran 2026 tidak terhambat. Pemprov Jatim juga menekankan pentingnya optimalisasi penyerapan anggaran agar manfaatnya tetap dirasakan langsung oleh masyarakat di tengah dinamika hukum yang sedang dihadapi pimpinan daerah.

​Tembusan surat perintah ini telah disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta dan Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung sebagai pemberitahuan resmi untuk ditindaklanjuti secara administratif.